Tuntutan Kasus Penggelapan Buah Sawit PT BML Dihentikan Kejari Basel

Ternyata, Oknum Guru Silat di Basel Sudah Cabuli 3 ABG
Januari 14, 2022
200 Orang Melakukan Vaksinasi Booster di Mapolres Bangka Tengah, AKBP Risya : Pastikan Diri Kita Bebas Covid-19
Januari 15, 2022
BABEL, RADARBAHTERA.COM – Kejaksaan Negeri Bangka Selatan (Basel) mengabulkan pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Restorative justice) atas kasus tersangka Kon Phin alias Ali yang melanggar primair pasal 347 KUHP tentang penggelapan buah sawit milik PT. Bangka Melindo Lestari (BML) di kantor Kejari Basel, Jum’at (14/01/2022).
 
Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Basel, Yanuar Utomo SH MHum menjelaskan, alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ialah dengan mempertimbangkan adanya perdamaian antara tersangka dan korban yakni PT. BML yang diwakili oleh Asran Padapotan Siagian sebagai Humas PT. BML pada November 2021 lalu.
 
“Tersangka dan pihak PT. BML diwakili oleh Asran Padapotan Siagian telah berdamai dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai yang berisi bahwa tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan bekerja di PT. BML lagi dan disaksikan oleh tokoh masyarakat yakni Kepala Desa Sebagin,” jelas Yanuar kepada awak media, Jum’at 14 Januari 2022.
 
Selain itu juga jelas Yanuar, pertimbangan lain di adakannya Restorative justice ini ialah bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan kerugian yang dialami tidak lebih dari Rp.2.500.000,-.
 
“Pertimbangan lain disetujuinya Restorative justice ini karena tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan diancam dengan pasal 374 KUHP yang ancaman pidana penjaranya paling lama 5 tahun penjara, dan kerugian yang dialami tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- dan sudah melalui proses damai dg pihak korban, dan tersangka melakukan perbuatan ini karena terdesak ekonomi keluarga, dari itu dihadirkan nya kepala desa, karena yang mengetahui kehidupan dari tersangka ini salah satunya yakni kepala desa,” ujar Yanuar.
 
“Namun tidak semua perkara dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan, mempertimbangkan secara cermat yang menjadi syarat perkara tindak pidana tersebut layak atau tidaknya untuk dilakukan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restorative,” jelas Yanuar. (Neneng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *