Lembaga Pusat Studi Kebijakan dan Politik Sumsel Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah

SUMSEL, RADARBAHTERA.COM – Lembaga Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Sumatera Selatan menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah sebagai langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang negara.

Direktur Eksekutif PSKP Sumsel, Ade Indra Chaniago MSi, yang juga merupakan Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia menyampaikan, efisiensi anggaran adalah keputusan yang harus didukung demi kestabilan ekonomi nasional.

“Jika terus berutang, maka ekonomi tidak akan pernah keluar dari jeratan beban utang. Saat ini, lebih dari Rp1.300 triliun dalam APBN digunakan hanya untuk membayar bunga dan pokok utang. Ini menunjukkan betapa beratnya beban keuangan negara,” ujarnya, Sabtu (15/02/2025).

Ade Indra juga menegaskan, pemerintah saat ini harus mengambil langkah strategis setelah kebijakan sebelumnya cenderung bergantung pada utang.

“Seluruh rakyat harus mendukung kebijakan ini, karena jika tidak dilakukan sekarang, pemerintahan mendatang akan terus terjebak dalam siklus utang,” katanya.

Selain itu, ia menepis isu pemotongan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). “Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI pada 14 Februari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menegaskan bahwa anggaran Rp1,4 triliun untuk LPDP dan KIP tidak diganggu gugat,” jelasnya.

Menurutnya, efisiensi anggaran justru akan berdampak pada pejabat yang terbiasa melakukan perjalanan dinas berlebihan. “Yang paling terdampak adalah pejabat yang suka jalan-jalan dengan uang rakyat di akhir tahun. Sekarang, perjalanan dinas tidak bisa lagi dilakukan semudah sebelumnya,” tuturnya.

Ade Indra menganalogikan kebijakan ini dengan pengelolaan keuangan rumah tangga. “Kalau anggaran terbatas, kita tidak bisa memaksakan diri membeli mobil mewah seperti Rubicon atau rumah di Citra Land,” katanya.

Ia juga menyoroti mentalitas birokrasi di Indonesia yang menurutnya lebih cenderung ingin dilayani daripada melayani. “Padahal mereka digaji untuk melayani, tapi apakah sudah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat? Bisa dilihat dari program yang mereka jalankan, apakah ada inovasi atau sekadar mengulang program lama dengan lokasi yang berbeda?,” pungkasnya.

PSKP menilai efisiensi anggaran memiliki prospek yang baik bagi keuangan negara, terutama dalam memastikan alokasi dana yang lebih ketat dan tepat sasaran. (Fajar/RB)