KUA-PPAS APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021 Disepakati

Timgab Amankan TI Rajuk DAS Padangbaru
September 15, 2021
LPSK Tandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Kantor dengan Pemprov Babel
September 16, 2021
SUMSEL, RADARBAHTERA.COM – Melalui rapat paripurna DPRD Ogan Ilir (OI), bertempat di Gedung DPRD OI Tanjungsenai, Senin (15/09/2021), berlangsung penandatanganan nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten OI tahun 2021.
Rapat paripurna penandatangan KUA PPAS, dipimpin oleh Ketua DPRD OI Suharto HS SH didampingi para Wakil Ketua DPRD beserta segenap Anggota DPRD OI dengan tetap mentaati protokol kesehatan.
Bupati OI, Panca Wijaya Akbar dalam sambutannya, memberikan apresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD OI
telah sepakat dan menandatangi nota KUA PPAS tahun 2021.
“Kita patut optimis apa yang sudah kita sepakati akan segera direalisasikan sesuai tahapan, diharapkan melalui KUA-PPAS Tahun 2021 segala potensi pendapatan dan belanja daerah yang bersifat prioritas dapat dicapai,” katanya.
Bupati Panca juga menjelaskan, terkait tidak tercapainya PAD, maka akan ada anggaran yang akan dipotong atau direcofusing, kecuali untuk Dinkes OI menjadi skala prioritas.
Terkait Penertiban PKL Pasar Tanjungraja dan Tambang Pasir, Ini Kata Bupati Panca
Saat wawancara dengan awak media, Bupati Panca juga menjelaskan upaya penertiban PKL Pasar Tanjungraja yang menempati lahan parkir, ini dilakukan adalah dalam rangka keindahan dan penataan pasar, dan agar petak-petak los pasar yang masing kosong dapat terisi sehingga PAD bertambah.
Demikian halnya terkait penertiban tambang pasir di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, semua bertujuan untuk tertibnya usaha dan membuat para pengusaha tertib dan tenang berusaha serta bermanfaat bagi PAD, sekalipun kewenangan izin usaha penambang pasir bukan wewenang Pemkab OI.
Namun penutupan tambang pasir diduga ilegal ini, lanjut Bupati Panca, dapat dilakukan atau merupakan wewenang pihak kepolisian sesuai ranah hukum.
Terkait PAD Bupati Panca, sangat konsen menjadikan PAD OI yang meningkat dan tidak memberatkan masyarakat, terlebih lagi adanya beban tambahan sebagai bentuk manipulasi untuk keuntungan oknum petugas. (GMA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *