Fraksi-fraksi Setujui Pendapat Bupati OI atas Raperda Insiatif DPRD

Anggota PPS se Ogan Ilir Dilantik, Ini Pesan Bupati Panca
Januari 24, 2023
Ketua KPU Basel Pastikan Anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2024 Aman
Januari 24, 2023
SUMSEL, RADARBAHTERA.COM – Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) Tahun Sidang 2023 pada pembicaraan tingkat Kesatu (Lanjutan), dalam rangka penyampaian jawaban atau tanggapan Fraksi-fraksi DPRD OI terhadap pendapat Bupati OI atas Raperda inisiatif DPRD Kabupaten OI Tahun Anggaran 2023, Selasa (24/01/2023).
 
Dalam penyampaian dan tanggapannya Semua Fraksi-fraksi Partai sepakat setuju terhadap pendapat Bupati OI atas Raperda insiatif DPRD OI.
 
Usai acara Rapat Paripurna Ke-II salah satu Ketua Fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  H. Husnul Anam yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPRD OI, sempat  menyampaikan instrupsi menolak rencana kenaikan biaya haji tahun 2023.
 
Dalam instrupsi Husnul Anam, meminta dukungan semua para Ketua fraksi-fraksi partai anggota DPRD OI.
 
H. Husnul Anam, di hadapan awak media mengatakan, dari fraksi PKS menolak tegas rencana kenaikan biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi Rp.69,2juta.
 
“PKS menilai kenaikan biaya haji itu tidak rasional karena 75 persen, banyak jemaah haji dari kalangan masyarakat kelas bawah, petani dan nelayan,” kata Husnul Anam.
 
Husnul Anam, menilai rencana kenaikan biaya Haji itu secara umum disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dana. Dari setoran awal Rp.25juta, kalau umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti uang yang mengendap 30 tahun, harusnya sudah dapat 180 persen. Berarti Rp.25juta ditambah 18 persen sekitar Rp.55juta.
 
“Dulu memang keuntungan sekitar 30 persen sekarang mendekati 50 persen, kenapa hal itu terjadi karena ada kesalahan dalam mengelola dana haji, apa salahnya, karena 70 persen dana haji diambil oleh Kemenkeu dalam bentuk surat utang negara, surat utang negara itu kan keuntungannya hanya sekitar 5 persen. Sedangkan inflasi 5,4 jadi ini tidak adil” ujarnya. 
 
“karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali,” kata dia.
 
 
Sementara itu Wabup OI H Ardani mengatakan, Pemda juga akan mengusulkan dan mempelajari agar biaya haji ini dapat dikaji kembali.
 
“Karena masyarakat kita banyak yang punya keterbatasan yang sangat minim untuk berangkat haji, oleh karena itu kita berharap pemerintah mengkaji lagi besaran biaya naik haji. (*/Tum)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *