Empat Sanksi Harus Dihindari Pokdakan Penerima Bansarpras 2020

Rp.640juta untuk 15 Pokdakan Diyakini Mampu Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Desember 11, 2020
PT Timah dan Mitra KIP Membagikan Buku Rekening Dan Ratusan Paket Sembako Gratis
Desember 11, 2020
BABEL, RADARBAHTERA.COM – Sosialisasikan Sanksi yang tertera didalam Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan dana Bantuan Sarana dan Prasarana (Bansarpras) APBN tahun 2020, Dinas Perikanan Bangka Tengah (Bateng) imbau 15 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) penerima dana Bansarpras mengelola kegiatan tersebut dengan serius.
 
“Tadi 15 Pokdakan penerima Rp.640juta Bansarpras se Bateng sudah kita kumpulkan. Mereka sudah memahaminya, termasuk sanksi yang harus diterima jika tidak melaksanakan kegiatan sesuai juknis,” ungkap Kepala Dinas Perikanan Bateng, Taufik kepada awak media, Jum’at (11/12/2020).
 
Sanksi yang dimaksudkan, yakni pemeriksaan oleh pejabat berwenang. Menurut Taufik, ada empat point yang harus dihindari Pokdakan peneriman dana Bansarpras tahun 2020 bersumber dari APBN.
 
“Point pertama, Pokdakan tidak memanfaatkan dan mengelola Bansarpras minimal 1 siklus setelah Bansarpras diterima. Selanjutnya, memanfaatkan dan mengelola Bansarpras dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku. Kemudian menghilangkan Bansarpras yang telah diterima dengan tidak dapat membuktikan berita acara kehilangan oleh Kepolisian. Dan terakhir menjaminkan, menggadaikan atau memperjualbelikan Bansarpras produksi budidaya ke pihak lain,” ungkapnya panjang lebar.
 
Usai dilakukan pemeriksaan oleh pejabat berwenang, maka penerima Bansarpras APBN 2020 wajib mengganti Bansarpras Produksi budidaya sesuai jumlah dan jenis barang yang sama. Selanjutnya Pokdakan yang melanggar 4 point tersebut tidak akan diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang dikelola lingkup Kementrian Keluatan dan Perikanan.
 
“Tegas, tidak ada toleransi kepada Pokdakan melanggar Juknis yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya nomor : 300/PER-DJPB/2020 tentang Juknis penyaluran Bansarpras Produksi budidaya melalui APBN tambahan tahun 2020,” tegasnya.
 
Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran Juknis pengelolaan Bansarpras APBN 2020. Taufik mengungkapkan pihaknya akan rutin melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 15 Pokdakan penerima Bansarpras tersebut.
 
“Termasuk pembuatan laporan pemanfaatan dan pengelolaan Bansarpras selama 2 siklus akan kami dampingi sesuai Juknis sehingga dana Bansarpras ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” ulasnya.
 
Ia berharap, pengelolaan Bansarpras APBN tahun 2020 berjalan sesuai harapan, sehingga tahun selanjutnya pihaknya akan memperjuangkan bantuan serupa untuk Pokdakan lainnya yang mengajukan bantuan.
 
“Semoga di tengah pandemi Covid-19, ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat meningkat melalui Bansarpras APBN tahun 2020,” pungkasnya (Roni)
 
 
Editor: Andrian Samallo 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *